Polres Madiun Kota Tetapkan 11 Tersangka Komunitas Sakura, 9 Tersangka Masih Dibawah Umur



Madiun, Pojok Kiri - Polres Madiun Kota menetapkan 11 tersangka komunitas yang mengatasnamakan Sakura (Satuan Khusus Raja Tega) yang mengadakan pertemuan dalam rangka ultah ke 4 di cafe sugar daddy di Jalan Yos Sudarso pada Minggu (19/05/2024) yang berujung kekerasan dan pengrusakan yang menyebabkan korban luka dan kerugian material akibat pengrusakan. 


Dalam press release yang di gelar di Mapolres Madiun Kota, pada Rabu (05/06/2024), Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto menceritakan awal mula kejadian di 3 lokasi yang berbeda. 


" Pasca acara usai mereka melakukan konvoi. Namun saat melintasi TKP 1 di Jalan Yos Sudarso, tepatnya depan SMK Gula Rajawali terjadi perselisihan dengan rombongan pengendara sepeda motor, terjadi saling ejek dan lemparan batu sehingga mengakibatkan korban luka sebanyak 5 orang " Jelas AKBP Agus Dwi Suryanto


Lebih lanjut, Komunitas Sakura bergerak di TKP ke 2 Jalan Kalasan yang melakukan pengrusakan warung, selanjutnya Sakura meninggalkan TKP 2 ke arah Desa Bagi dan berpencar pulang ke rumah masing - masing. 


Kapolres Madiun Kota,AKBP Agus Dwi Suryanto menambahkan, dari kejadian telah menetapkan 11 tersangka, 9 diantaranya masih di bawah umur. 


" 9 tersangka masih di bawah umur yang tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor, KR (16), JO (16), ILH (17), MV (17), Navy (17), JO(17), FZ(15), XL (17), GL (14), sedangkan 2 orang yang ditahan yakni RFA (22) serta FIE (19) " Terang AKBP Agus Dwi Suryanto. 

Terkait keterlibatan Ketua dari Sakura, Kapolres Madiun Kota mengatakan saat ini masih mendalami dari saksi - saksi di 3 TKP


" Saat ini masih kita dalami dari pada saksi - saksi yang ada di lapangan sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dari 3 TKP, dan tentunya kita tetap profesional, jika ditemukan bukti - bukti yang bersangkutan terlibat, tentunya akan kita tindak lanjuti dengan aturan hukum yang berlaku " Ungkap AKBP Agus Dwi Suryanto. 


Pihaknya menjerat tersangka dengan pasal 170 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun sampai 12 tahun. (yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya