Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon 02 " Becak Listrik ", Ketua Bawaslu : Kurang Alat Bukti Pendukung

 


Madiun, Pojok Kiri - Bawaslu Kota Madiun gelar press release terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilu " Launching Becak Listrik Pertama di Indonesia " yang diselenggarakan Komunitas Becak Listrik Prabowo yang dilaksanakan pada Senin, 29 Januari 2024 di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman. 



Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Nugroho mengatakan telah melakukan penelusuran dan menemui 3 orang saksi untuk diminta keterangan. 



" Dari hasil pengawasan panwascam di lapangan, dan dari hasil penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kota Madiun, dari divisi penanganan pelanggaran dari fakta yang diterima pada saat dilapangan, tidak cukup bukti, tidak memenuhinya unsur-unsur memberikan dan atau menjanjikan atau uang materi lainnya kepada peserta kampanye " Terang Wahyu Sesar saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin (12/02/2024) di Kantor Bawaslu Kota Madiun. 



Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, di dalam surat pemberitahuan kegiatan kampanye, Bawaslu Kota Madiun menerima proposal yang di dalamnya adalah program kemitraan. 



" Hal inilah yang menjadi dasar Bawaslu untuk melakukan penelusuran, Apakah program kemitraan ini memang sesuai dengan apa yang telah diterima oleh pemilih, berdasar keterangan dari para saksi, " Jelas Wahyu Sesar. 



Selanjutnya Bawaslu membahas dengan rekan Gakkumdu diperoleh kesimpulan tidak cukup alat bukti pendukung. 



" Bawaslu telah meminta keterangan 3 saksi dari peserta yang telah terdaftar yakni Supodo, Suwito serta Samadi dan diperoleh keterangan saksi yang berbeda - beda, sehingga pemberian secara simbolis yang dilakukan oleh TKN Paslon 02 tidak dapat dikategorikan sebagai unsur "memberi" pasal 280 ayat 1 huruf j " Pungkasnya. (yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya