Melarikan Diri Saat Penyergapan, Residivis Curat Asal Magetan Dilumpuhkan Satrekrim Polres Ngawi


Ngawi, Pojok Kiri - Seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) inisial WP (30) asal Desa Sambirobyong, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi diamankan Satreskrim Polres Ngawi.

Tersangka WP terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dikaki kanannya karena bermaksud melarikan diri saat dilakukan penyergapan oleh petugas dari Satreskrim Polres Ngawi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolres Ngawi, Kompol Hartono, S.Pd., M.H., saat Press Release yang didampingi Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP M. Khoirul Hidayat, S.H., di Mapolres Ngawi, Senin (23/09/19).

Menurut Kompol Hartono, Tersangka WP di tangkap petugas di Desa Karang Sono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB.


"Pelaku WP melakukan pencurian pada malam hari, modusnya, saat menjalankan aksinya selalu berjalan kaki dari rumah ke rumah kemudian dirumah yang dituju, setelah dirasa sepi dan pemilik rumah tidur pelaku mencongkel jendela, kemudian masuk rumah, mengambil handphone dan uang milik korban," terang Kompol Hartono.

"Pelaku WP adalah residivis curat bahkan sempat melarikan diri ke Jakarta dan menjadi DPO dari Polres Ngawi. Pelaku melakukan kejahatan sudah yang ketiga kalinya dengan modus yang sama. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan," ungkap Kompol Hartono.

Selain WP, Satreskrim Polres Ngawi juga mengamankan tersangka penadah hasil curat berinisial DM (40) warga Desa Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 15.30 WIB. Tersangka DM ditangkap saat berada di Desa Bayem Wetan. (day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya