WALIKOTA MADIUN MINTA SISTEM ZONA PPDB DIKAJI LAGI

Madiun, Pojok Kiri - Polemik PPDB tahun 2019 yang menggunakan sistem zonasi memicu banyaknya permasalahan di kalangan wali murid yang anaknya tidak dapat masuk di sekolah yang diinginkan.

Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar forum koordinasi kehumasan dan jumpa pers dengan tema pemerataan kualitas pendidikan di Kota Madiun melalui pelaksanaan PPDB tahun 2019 di rumah makan ayam goreng pemuda pada Kamis (20/06/2019).

Permasalahan di Kota Madiun yaitu, SMA 3 yang saat ini menjadi SMA Taruna bertaraf nasional tidak dapat menampung banyak siswa dari kota madiun secara regular. Pagu SMA 3 kurang lebih 300 seharusnya rombongan belajar di naikkan yang masuk reguler, sehingga daya tampung yang ada di SMA  tidak terkurangi.


Menanggapi permasalahan ini Walikota Madiun Drs H Maidi akan mengirimkan surat kepada kementrian pendidikan untuk menelaah sistem zona.

" Saya akan mengiirim surat kepada kementerian di dalam pemetaan zona ini hendaknya ditelaah dulu, dengan logika berpikir jika anak itu jauh, nilainya baik, dia tidak ada sekolahan sekolahan sudah penuh, swasta sudah tidak ada, hal ini menjadi masalah baru.  Tetapi jika lulusan SMP itu berapa, rombongan belajar di negeri berapa, swasta berapa, tatkala di zona semuanya akan tertampung di rombongan belajar " jelas Drs H Maidi.

Walikota Madiun menambahkan Pemerintah Kota Madiun akan berkoordinasi dengan UPTD provinsi jawa timur, Hari ini terakhir hingga malam, diharapkan anak yang tidak dapat sekolah, untuk masuk di sekolah yang masih kurang optimal. Hal ini tidak melanggar aturan tetapi untuk mengoptimalkan aturan. (Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya