REKTOR STKIP MODERN NGAWI TOLAK TEGAS KERUSUHAN, SERAHKAN PROSES HUKUM SENGKETA PEMILU PADA MK


Ngawi, Pojok Kiri - Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, STKIP Modern Ngawi menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI agar tetap damai, Senin (24/06/19).

Sebagaimana diketahui dari aparat keamanan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 lalu telah terjadi pengerahan massa di Jakarta yang mengakibatkan banyak jatuh korban dan berpotensi menimbulkan kerawanan serta adanya pihak ketiga yang ikut bermain.

Menyikapi hal itu, Rektor STKIP Modern Ngawi Sarwoto, S.Pd., M.Pd., menolak dengan tegas kerusuhan dan menghimbau agar tetap menjaga Kerukunan dan Silaturahmi antar warga Ngawi.

"Saya Sarwoto, S.Pd., M.Pd., selaku Rektor STKIP Modern Ngawi menolak dengan tegas segala bentuk kerusuhan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang kita cintai ini," ujar Sarwoto, Senin (24/06/19).

Terkait sengketa Pemilu Sarwato Menyerukan, agar semua pihak menyerahkan Sengketa Pemilu kepada lembaga yang diberi wewenang untuk memutus yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

"Kepada semua pihak untuk dapat menjaga persatuan dan keutuhan NKRI dan menolak aksi kekerasan dan kerusuhan. Terkait dengan proses Sengketa Pemilu mari kita serahkan kepada lembaga yang diberi wewenang untuk memutuskan yaitu MK," himbau Sarwoto, S.Pd., M.Pd. (day)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya