Warga Desa Bodag, Kecamatan Kare, Mendapat Layanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan

 


MADIUN, POJOK KIRI — Pelayanan administrasi kependudukan kembali dihadirkan Pemerintah Kabupaten Madiun hingga tingkat desa. Melalui program “Bakti Harmoni Bersahaja”, warga Desa Bodag, Kecamatan Kare, mendapat layanan jemput bola administrasi kependudukan dalam kegiatan Bahana Bersahaja yang berlangsung pada 12-13 Mei 2026.

Layanan yang dipusatkan di halaman Rumah Coklat Desa Bodag itu diselenggarakan guna memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Mal Pelayanan Publik (MPP). Antusiasme warga terlihat sejak hari pertama pelaksanaan.

Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, , mengatakan layanan “Leladi Sesami” dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan adminduk, terutama bagi warga lanjut usia, pelajar pemula perekaman KTP elektronik, dan ibu rumah tangga.

“Seluruh layanan adminduk dapat diselesaikan langsung di lokasi kegiatan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil ataupun MPP. Seluruh layanan juga diberikan tanpa biaya,” ujar Sayoga.

Beragam layanan dibuka dalam kegiatan tersebut, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut Sayoga, masyarakat juga didorong lebih aktif memanfaatkan IKD karena dinilai lebih praktis serta memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Dokumen kependudukan digital itu dapat diakses langsung melalui telepon pintar.



Selain itu, Dispendukcapil Kabupaten Madiun juga terus mengembangkan inovasi pelayanan berbasis desa. Salah satunya melalui program “Sarapan Pecel” atau Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan yang memungkinkan pengurusan dokumen dilakukan langsung dari kantor desa.

Dalam kegiatan tersebut, Dispendukcapil menargetkan seluruh warga Desa Bodag yang membutuhkan layanan adminduk dapat terfasilitasi selama pelaksanaan berlangsung.

Sementara itu, Bupati Madiun menegaskan program Bakti Harmoni Bersahaja menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin memastikan warga tidak mengalami kesulitan mengurus dokumen kependudukan hanya karena kendala jarak,” kata Hari.

Program Bakti Harmoni Bersahaja direncanakan terus bergulir ke sejumlah desa lain di Kabupaten Madiun sepanjang 2026 dengan sasaran perluasan akses layanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. (soel/byk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya