Proyek Rp13,1 Miliar RSUD Kota Madiun Tender Ulang, LSM Walidasa Desak Prioritas.....



MADIUN, POJOK KIRI ~ Pemerintah Kota Madiun dan Pokja UKPBJ didesak oleh LSM Walidasa Kota Madiun agar lebih mengutamakan penyedia jasa lokal dalam proses tender ulang pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Madiun. Saat ini, proyek strategis bernilai Rp 13,13 miliar yang bersumber dari dana BLUD RSUD tersebut masih berada pada tahap evaluasi penawaran.

Sebelumnya, tender proyek dengan kode 10130304000 itu sempat dinyatakan gagal. Pada proses lelang ulang, sebanyak 99 perusahaan tercatat mengikuti tahapan pengadaan.

Ketua LSM Walidasa Kota Madiun, , meminta evaluasi dilakukan lebih teliti agar pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tidak kembali menghadapi kendala. Menurut dia, penyebab kegagalan tender sebelumnya juga perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk aturan yang dinilai masih memiliki celah.

“Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan Pokja UKPBJ terhadap penyebab gagalnya tender sebelumnya. Setelah terbit Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 yang melarang penambahan syarat kualifikasi di luar ketentuan, dokumen tender ulang semestinya lebih sederhana dan memberi ruang bagi penyedia lokal,” kata Sutrisno, Minggu (10/5/2026).

Ia menilai kemampuan kontraktor lokal tidak kalah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Selain memahami kondisi lapangan di Kota Madiun, penyedia daerah dinilai lebih mudah berkoordinasi karena memiliki jaringan material dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah setempat.

“Koordinasi dengan penyedia lokal biasanya lebih cepat karena mereka memahami kondisi daerahnya sendiri. Komitmen terhadap proyek juga cenderung lebih tinggi sehingga potensi pekerjaan mangkrak dapat ditekan,” ujarnya.

Menurut Walidasa, keterlibatan penyedia lokal juga diyakini dapat mempercepat perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengawasan proyek pun dianggap lebih efektif karena seluruh aktivitas pekerjaan berada di wilayah Kota Madiun.

Dorongan untuk memperbesar peran penyedia lokal itu disebut sejalan dengan ketentuan dalam yang mengatur penguatan peran UMKM dan penyedia daerah dalam pengadaan pemerintah.

LSM Walidasa menegaskan akan terus melakukan pengawasan publik agar pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar mutu. (soel/byk)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya