Polisi Ungkap Pencurian Aset PLN di Madiun, Pelaku Menyamar sebagai Petugas

MADIUN, POJOK KIRI ~ Polres Madiun mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang menyasar aset milik PT PLN (Persero) di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.


Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial IVCI (43), warga Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai tersangka. Sehari-hari, tersangka diketahui bekerja sebagai wiraswasta.


Kasus ini bermula ketika pihak PLN menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo, pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Padahal, saat itu tidak terdapat agenda pemadaman listrik terencana dari PLN.


Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas PLN melakukan pemeriksaan ke sejumlah gardu distribusi. Saat pengecekan dilakukan, panel travo ditemukan dalam kondisi terbuka. Selain itu, busbar atau plat tembaga penghubung berikut baterai accu di dalam panel diketahui telah raib.


Akibat kejadian tersebut, PLN ditaksir mengalami kerugian awal sekitar Rp 20 juta. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.


Setelah dilakukan penyelidikan, aparat Satreskrim Polres Madiun akhirnya mengamankan tersangka pada Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di kawasan Jalan Raya Madiun–Surabaya, tepatnya di wilayah Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Bersama tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti.


Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit sepeda motor Honda BeAT, helm, tas ransel, rompi keselamatan kerja, mesin impact, tang, sejumlah kunci peralatan, serta uang tunai sebesar Rp 469.000. Polisi juga menyita dokumen inventaris milik PLN yang berkaitan dengan perkara tersebut.


Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga menyamar sebagai petugas PLN yang tengah melakukan perbaikan gardu listrik. Modus itu dipakai agar aktivitasnya tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar.


Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman terhadap pelaku mencapai tujuh tahun penjara.


Polisi masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam kasus serupa di sejumlah daerah lain. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku pernah melakukan aksi pencurian dengan modus serupa di beberapa lokasi berbeda.


Di wilayah hukum Polres Madiun, aksi tersebut disebut terjadi di 24 titik lokasi dengan total kerugian material mencapai sekitar Rp 179,25 juta. Selain itu, tersangka juga mengaku pernah beraksi di wilayah Bojonegoro dan Ponorogo.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya