Fenomena Parkir Bantaran Terjawab: Warga Pangongangan Madiun Bukti Nyata Gotong Royong dan Tanggung Jawab Sosial Tinggi

 


Madiun, Pojok Kiri — Tuduhan pungutan liar (pungli) di Taman Bantaran akhirnya terjawab. Petugas parkir yang berasal dari warga setempat justru menunjukkan inisiatif mulia dan semangat kebersamaan yang patut diapresiasi.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangongangan Kecamatan Manguharjo, Sutrisno, memberikan klarifikasi tegas terkait pengelolaan parkir yang sempat viral di media sosial TikTok.

Menanggapi video berisi kritik dari anggota DPRD Kota Madiun Fraksi Perindo, Dwi Jatmiko Agung Subroto (Kokok Patihan), Sutrisno menyambut baik masukan tersebut sebagai kritik yang konstruktif.

“Kritikan dari Pak Kokok Patihan saya anggap hal yang positif. Sebagai wakil rakyat, beliau diharapkan tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Sutrisno.

Ia menjelaskan bahwa Taman Bantaran pada 2017 hanya mendapatkan izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR untuk kegiatan konstruksi taman lalu lintas. Sementara pengelolaan parkir masih menjadi koordinasi dengan BBWS.

Inisiatif warga yang menginspirasi Menurut Sutrisno, seluruh petugas parkir yang dipimpin Martono adalah warga asli Kelurahan Pangongangan. Mereka bergerak secara swadaya karena prihatin melihat kondisi lingkungan yang kacau akibat lonjakan pengunjung Sunday Market.

“Tanpa penataan, jalanan menjadi macet dan semrawut. Warga kami berinisiatif menertibkan parkir demi kenyamanan bersama,” katanya.

Tarif parkir yang diterapkan sangat manusiawi, hanya Rp2.000 per sepeda motor — jauh di bawah ketentuan Perda retribusi parkir. Hal ini menunjukkan kesadaran tinggi warga untuk tidak memberatkan masyarakat.

Yang lebih membanggakan, pengelolaan hasil parkir dilakukan dengan penuh integritas. Dari total pemasukan, petugas hanya mengambil 60 persen, sementara 40 persen sisanya masuk kas bersama untuk pemeliharaan fasilitas taman, kegiatan sosial, dan kontribusi lingkungan melalui LPMK.

“Setiap bulan hasil tersebut diumumkan secara transparan dalam acara arisan. Saya sangat salut dengan dedikasi dan kejujuran mereka,” pungkas Sutrisno.

Fenomena parkir di Taman Bantaran ini menjadi teladan nyata bagaimana warga Pangongangan mampu mengatasi permasalahan sendiri dengan cara yang tertib, bertanggung jawab, dan penuh semangat gotong royong. Di tengah berbagai dinamika kota, inisiatif seperti ini patut menjadi inspirasi bagi daerah lain.(Yah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hardiknas, SDN 02 Kartoharjo Gelar Lomba Mewarnai dan Ajang Talenta

Gambar
  Madiun, Pojok Kiri - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SDN 02 Kartoharjo menggelar ajang talenta, lomba mewarnai, serta bazar bertema “Mencetak Generasi Saleh, Mandiri, Aktif, Rajin, dan Terampil”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta. Sebanyak 120 anak dari 10 taman kanak-kanak di sekitar wilayah Kartoharjo turut ambil bagian dalam lomba mewarnai. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 02 Kartoharjo, Belina Listyo Ningtyas, mengatakan kegiatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, antusias peserta sangat luar biasa, baik dari pihak TK maupun dari internal sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang talenta sekaligus sarana menggali bakat dan minat anak-anak tingkat taman kanak-kanak dalam bidang mewarnai,” ujar Belina. Selain lomba mewarnai, siswa-siswi SDN 02 Kartoharjo juga menampilkan berbagai pertunjukan seni melalui ajang talenta. Penampilan tersebut b...
Baca selengkapnya

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya