Kapolsek Karanganyar Gelar Edukasi Terkait Aksi Bulliying di Lingkungan sekolah

Ngawi, Pojok Kiri - Upaya dalam meminimalkan terjadinya aksi bullying (Perundungan) terhadap anak terus diupayakan oleh jajaran Polres Ngawi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah.


Seperti kegiatan yang digelar di SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi oleh Kapolsek Karanganyar AKP Supardi bersama Aipda Andik Setyawan dan Briptu Yuda Fadilah, didampingi Kepala Sekolah Sri wahyuni, Selasa (5/12/23).


Dalam kegiatan ini, AKP Supardi bersama anggota, memberikan edukasi, sosialisasi dan imbauan kepada siswa siswi SDN Sekarjati 1 terkait aksi perundungan.


AKP Supardi menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda agar sadar betul akan dampak buruk perundungan, dimana aksi perundungan ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan masa depan korban.



"Untuk itu kita bekerjasama dengan pihak sekolah demi terjalinnya sinergitas antara petugas Polri dengan Kepala sekolah dan para guru agar anak didiknya terhindar dari segala ancaman yang berpotensi merusak perkembangan jiwa mereka," ujar AKP Supardi.


Selain itu, AKP Supardi juga mengatakan bahwa selama kegiatan ini berlangsung pihaknya menjalin komunikasi imbal balik antara petugas dengan siswa siswi SDN Sekarjati 1.


"Hal ini kita lakukan agar mereka merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan, dan yang terpenting, menanamkan rasa percaya kepada mereka bahwa Polisi adalah sahabat anak," imbuh AKP Supardi.


Tidak hanya itu dalam kegiatan ini AKP Supardi juga mengimbau kepada siswa siswi SDN Sekarjati 1 untuk lebih giat belajar dan menghindari segala bentuk aksi perundungan agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas serta berkuantitas.


Ferdy Raspiantori

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Saat Aturan Jelas Dikecualikan, Ngawi Justru Pilih Jalan Berisiko

Gambar
POJOK KIRI, Ngawi – Kebijakan penganggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi kini menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan. Iuran JKN yang seharusnya dikecualikan dari proses pengadaan, justru dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema swakelola. Padahal, daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan sudah menempatkan iuran JKN sesuai ketentuan—tidak melalui skema pengadaan, apalagi swakelola. Ketentuan ini jelas tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, yang menyebut bahwa pembayaran yang bersifat kewajiban pemerintah dengan tarif nasional, termasuk iuran JKN, bukan objek pengadaan. Namun di Ngawi, ditemukan dua paket besar yang justru dimasukkan sebagai swakelola: Rp41,2 miliar Rp4,9 miliar Angka ini tidak kecil, dan tentu tidak bisa dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa. Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai langkah ini berisiko menimbulkan persoalan seriu...
Baca selengkapnya

Sinergi Pemerintah dan Pers Diperkokoh, Pemkot Madiun Gelar Media Gathering dan Halal Bihalal

Gambar
MADIUN, Pojok kiri – Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan Media Gathering sekaligus Halal Bihalal bersama insan pers, Kamis (16/4/2026). Acara ini digelar di Gedung GCIO dengan tujuan mempererat tali silaturahmi serta membangun keharmonisan dalam pembangunan daerah.   Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media tersebut mengusung tema "Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Sinergi Insan Pers Kota Madiun".   Ketua PWI Cabang Madiun, Jumali, menegaskan bahwa hubungan antara pihak pemerintah dan pers bukan sekadar narasumber dan wartawan, melainkan mitra strategis.   "Kami berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.   Lebih lanjut dijelaskannya, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pers. Namun, setiap pemberitaan harus dilandasi data yang valid dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Oleh sebab itu, kapasitas wartawan perlu terus ditingk...
Baca selengkapnya

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pemkot madiun

Gambar
Madiun, Pojok Kiri — Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mencatatkan tren positif pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi pajak daerah telah menembus angka 23,99 persen dari target, didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner dan perhotelan. ​Berdasarkan data laporan sinkronisasi dan evaluasi PAD per 7 April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 miliar dari target murni sebesar Rp144,16 miliar. Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman menjadi kontributor utama dengan capaian 33,25 persen atau setara Rp7,89 miliar. ​"Sektor kuliner dan perhotelan menunjukkan performa yang solid di triwulan pertama ini," demikian petikan dalam laporan tersebut. Selain kuliner, jasa perhotelan juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,68 persen. ​Sebaliknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat masih rendah di angka 8,12 persen....
Baca selengkapnya